MenurutStrauss dan Corbin (1980), qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dan kuantifikasi (pengukuran). Sebagaimana disebutkan oleh Bogdan dan Taylor (1982), ada 5 ciri pokok dalam penelitian
1. Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah.. ○ Serikat ○ Kesatuan ○ Demokrasi ○ Republik ○ Monarki Jawaban Republik 2. Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam.. ○ Sikap dan perilaku anggota masyarakat ○ Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ○ Peraturan perundang-undangan ○ Sistem sosial yang berbeda ○ Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Jawaban Peraturan perundang-undangan 3. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah... Constitution ○ Constium ○ Constion ○ Constituin ○ Couscecoen Jawaban Constitution 4. Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara... ○ Pemberontakan ○ Perserikatan ○ Pemecahan ○ Perjanjian ○ Peleburan Jawaban Perjanjian 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari... ○ Supersemar 11 Maret 1966 ○ Pembukaan UUD 1945 alinea 1 ○ Pembukaan UUD 1945 alinea 4 ○ Dekrit Presiden ○ Batang Tubuh UUD 1945 Jawaban Pembukaan UUD 1945 alinea 4 6. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat... ○ Permanen ○ Umum ○ Rigid ○ Fleksibel ○ Tertulis Jawaban Umum 7. Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan pengertian... ○ Negara ○ Dasar negara ○ Konstitusi ○ Konvensi ○ Traktat Jawaban Dasar negara 8. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada... ○ Jabatan kepala negara ○ Sistem pemerintahan ○ Jumlah UUD yang dimiliki ○ Hak untuk mengatur daerahnya ○ Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat Jawaban Sistem pemerintahan 9. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah... ○ Pancasila ○ UUD ○ UU organik ○ Konvensi/kebiasaan ○ Peraturan perundang-undangan lainnya Jawaban UUD 10. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut... ○ Konstitusi ○ Yurispudensi ○ Hukum dasar ○ Konvensi ○ Trakta Jawaban Konvensi Sesuaidengan judul tersebut, acara Dialog Etnografi 2019 yang merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Himaprodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya (UB) mengangkat tema mengenai bagaimana generasi milenial sebagai orang Indonesia memaknai peran NKRI dalam Indonesia yang multikultural. Indonesia adalah negara yang kaya akan Jakarta - Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI. Mengapa demikian?Dikatakan dalam laman DPR RI, proklamasi tidak dapat dipisahkan dari adanya NKRI karena melalui peristiwa itu bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara. Lantas, seperti apa tujuan NKRI dan ciri negara kesatuan? Simak Ilmu Negara karya Agussalim Andi Gadjong dkk. mengungkapkan, negara kesatuan atau yang kerap pula disebut sebagai negara unitaris adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan bersifat begitu, untuk memperlancar usaha negara, maka wewenang di pemerintah pusat dibagi ke daerah-daerah. Pemerintah pusat juga memegang kekuasaan tertinggi di semua bidang dan mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan final atas segala sesuatu di suatu negara kesatuan, biasanya dikenal tiga sistem pembagian kekuasaan, yaitu sistem desentralisasi, sistem dekonsentrasi, dan sistem dalam sumber tersebut dikatakan menurut C. F. Strong ada dua ciri khas negara kesatuan, yakni adanya supremasi dan parlemen pusat. Artinya hanya badan legislatif pusat yang berkuasa membentuk undang-undang yang mengatur segala sesuatu di suatu negara. Ciri kedua adalah tidak ada badan lain yang Negara Kesatuan Republik IndonesiaDikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK tulisan Tijan dan F. A. Sugimin, tujuan NKRI ada di Pembukaan UUD 1945 alinea tujuan tersebut adalah, "...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Itulah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak Video "Fajar/Rian Dijegal Wakil India di Perempatfinal Indonesia Open 2023" [GambasVideo 20detik] nah/lus
Makamereka yang konsekuen akan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kerukunan masyarakat pluralis dalam agama, suku, etnik, bahasa, dan budaya di dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya tidak terperosok kepada tindakan-tindakan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi yang akan berakibat timbulnya
Sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dan berkelompok dengan sesamanya, serta mendiami suatu daerah tertentu. Sekelompok manusia yang hidup bersama disebut masyarakat. Masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam hal ras, suku, watak dan agama akan berkumpul bersama dalam tempat tertentu akan membentuk suatu bangsa. Tempat dari suatu bangsa itu tinggal disebut negara. Perilaku suatu bangsa harus diatur atau tunduk pada aturan yang berlaku di negara yang ditempatinya. Oleh sebab itu, penulis membuat makalah yang berjudul “Hakekat Bangsa dan Negara”. Hal ini dimaksudkan agar kita lebih bisa memahami tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian NKRI NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatian berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI “Negara Kesatuan Republik Indonesia” ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat “1” yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 UUD 45 menjabarkan NKRI sebagai berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Sejarah NKRI Berdasarkan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, pada saat digulirkannya tanam paksa Cultuure Stelsel tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, dimana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang nota bene tidak di kuasai oleh pribumi, hal ini menyebabkan pribumi tidak lagi mampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasal dari Eropa, sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakang dan tertindas. Hal inilah kemudian yang di manfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintahan yang dinamakan Hindia-Belanda guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900 pemerintah Hindia-Belanda menerapkan kebijakan politik ethis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah, kelas di atasnya adalah ningrat-ningratnya pribumi dan para pendatang dari Asia Timur Cina, India, Arab, dsb, kemudian kelas teratas adalah orang-orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal ini menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakang dan tertindas. Sehingga pada tahun 1908, Dr. Soetomoe membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920 secara formal, pendidikan pribumi yang di jalankan oleh Dr. Soetomoe dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya Bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada kongres Pemuda II di Jakarta yang berasal dari Jong-jong atau pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup Orang-orang Indonesia pribumi. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah SWT Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Bangsa Indonesia membentuk suatu Negara Republik Indonesia dengan disahkannya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan NKRI Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalam undang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratuan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan individu dan sebagai makhluk sosial. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara. Ajaran Teokratis kedaulatan Tuhan tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu. Negara Kesejahteraan welfare state = social service state, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Fungsi NKRI Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah Melaksanakan penertiban law and order Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Pertahanan Menegakkan Keadilan Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi reguler dan fungsi agent of development. Fungsi Reguler Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR. Fungsi Agent of Development Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut Sebagai Stabilisator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal berikut ini. Stabilitas Politik Stabilisasi Ekonomi Stabilisasi Sosial Budaya Sebagai Inovator Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Bentuk NKRI Dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan ialah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia “NKRI”. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 “lima” alasan sebagai berikut Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Menjaga keutuhan NKRI Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Misalnya, ada upaya untuk menggantikan bentuk negara menjadi Indonesia Serikat. Tetapi upaya untuk menggantikan bentuk negara itu segera berlalu. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai peserta didik kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara. Bangsa kita terus bergerak maju dan terus melintasi sejarah. Berbagai kemajuan dan perkembangan terus dinikmati oleh rakyat. Tetapi ancaman terhadap kedaulatan dan keharmonisan bangsa dan negara masih terus terjadi, meskipun intesitasnya kecil. Ancaman-ancaman itu meskipun dalam intesitas yang kecil tapi jauh lebih rumit. Ancaman-ancaman itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagaian, yaitu ancaman yang dating dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Ancaman Dari Dalam Negeri a Kerusuhan Ancaman kerusuhan akan timbul jika terjadi kesenjangan ekonomi. Ancaman ini bisa muncul kalau pembangunan nasional tidak berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak berhasil memperkecil ketidakadilan social ekonomi. b Pemaksaan Kehendak Ancaman ini bisa terjadi dinegara kita. Karena ada golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem social politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. c Pemberontakan Angkatan Bersenjata Ancaman ini bisa muncul dari kalangan separatis karena pembangunan nasional tidak dapat mencakup semua daerah secara seimbang. d Pemberontakan Dari Golongan yang Ingin Mengubah Ideologi Negara Ancaman ini bisa berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. Golongan yang melakukan pemberontakan ini biasanya berasal dari golongan ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Golongan ini memaksakan diri untuk mengubah dasar Negara Indonesia, misalnya mengubah ideology Pancasila menjadi Ideology Komunisme. Bangsa Indonesia tereiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang depot menyebabkan perpecahan di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragarnan itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Berikut beberapa sikap dan perilaku Mempertahankan NKRI Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dila ar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Demikianlah pembahasan mengenai NKRI – Pengertian, Sejarah, Tujuan, Fungsi, Bentuk, Menjaga dan Mempertahankan semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua,,terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂 Baca Juga Ideologi Tertutup 23 Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli Contoh HAK Macam, Pengertian Umum dan Menurut Para Ahli Contoh Hukum Internasional Contoh Hukum Tata Negara Pengertian Radikalisme
Barukemudian, jiwa dan semangat serta posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara ditegaskan melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, Pasal 1 yang menyatakan: "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, adalah dasar negara NKRI, dan harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara."
0% found this document useful 0 votes421 views10 pagesDescriptionsoal pilihan ganda dan essay pkn kelas 8Copyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes421 views10 pagesSoal Pilihan Ganda Dan Essay PKN Kelas 8Jump to Page You are on page 1of 10 You're Reading a Free Preview Pages 5 to 9 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
langkahlangkah untuk mencegah atau memperbaiki apabila terjadi dalam prakteknya pengendalian sering disamakan dengan fungsi 1 BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen Sepintas lalu kalimat pengendalian manajemen terdiri dari dua kata, yaitu : pengen
Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 1 1. Salah satu kontribusi ilmu politik terhadap pembelajaran PKn adalah kemampuan skill dalam... ○ Membuat kesimpulan ○ Membuat keputusan ○ Pemecahan masalah krusial ○ Menciptakan masalah actual ○ Membuat saran Jawaban Membuat keputusan 2. Salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Cinta kepada Tanah-Air. Materi yang terkait dengan cinta tanah-air tersebut yaitu Wasantara. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa ○ Berani karena benar takut karena salah ○ Patah tumbuh hilang berganti ○ Tak kenal maka tak cinta ○ Berat sama dipikul ringan sama dijinjing ○ Tak ada gading yang tak retak Jawaban Tak kenal maka tak cinta 3. Pendidikan kewarganegaraan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal ○ Pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 ○ Pasal 30 ayat 2 dan pasal 31 ayat 2 ○ Pasal 32 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 ○ Pasal 32 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 ○ Pasal 33 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 Jawaban Pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 4. Penyelenggaraan pembelajaran PKn di tiap satuan pendidikan formal merupakan dimensi PKn sebagai... ○ Program sosial kultural ○ Program kurikuler ○ Program akademik ○ Program pendidikan birokrat ○ Program stuktural Jawaban Program kurikuler 5. Dilihat dariasal-usulnya pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dariilmu politik terutama dari istilah... ○ Contemporary politic ○ Political democracy ○ Political party ○ Political organization ○ Political politic Jawaban Political democracy 6. Domain Individu mempunyai Kepribadian, daerah punya masyarakat dan negara mempunyai... ○ Individu ○ Masyarakat ○ Bangsa ○ Daerah ○ Suku Jawaban Bangsa 7. Ciri norma hukum yang membedakan dari norma lainnya adalah... ○ Mengatur perilaku ○ Memaksa untuk tidak melakukan ○ Sanksi tegas dan nyata ○ Menertibkan perilaku ○ Tidak memaksa Jawaban Sanksi tegas dan nyata 8. Salah satu latar belakang Wasantara yaitu secara pisik-geografik. Negara Kepulauan yang sangat luas. Hal ini berdampak negatif manakala... ○ Pemerintah pusat dan daerah tidak berdaulat atas daerah feri-feri ○ Pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam secara optimal ○ Pemerintah perlu membangun system pertahanan yang kuat ○ Pembangunan nasional dilakukan secara merata ○ Pemerintah pusat dan daerah berdaulat Jawaban Pemerintah pusat dan daerah tidak berdaulat atas daerah feri-feri 9. Berikut ini adalah termasuk contoh nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, kecuali... ○ Mengendarai kendaraan disebelah kiri ○ Mengagumi keindahan bunga ○ Membayar pajak tepat waktu ○ Tidak melakukan perbuatan mencuri ○ Mengendarai sepeda ke tempat kerja Jawaban Mengagumi keindahan bunga 10. Salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk kesadaran berbangsa , bernegara dan bermasyarakat. Makna dan hakekat yang terkandung didalamnya yaitu... ○ Berani membela bangsa dan Negara ○ Melaksanakan otonomi seluas-luasnya ○ Mengimpor bahan baku industry dari luar ○ Mengeksploitasi sumber daya alam ○ Tidak berani membela bangsa dan Negara Jawaban Berani membela bangsa dan Negara Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 2 1. Salah satu identitas bangsa indonesia adalah dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk, kemajemukan indonesia dapat dilihat dari sisi... ○ Nilai, sejarah, bahasa, dan suku bangsa ○ Nilai, agama, dan suku bangsa ○ Nilai, moral, bahasa, dan kebudayaan ○ Sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa ○ Moral, akhlak kebaikan, dan kejujuran Jawaban Sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa 2. Masalah integrasi nasional di indonesia sangat kompleks dan multi dimensional, untuk mewujudkan diperlukan keadilan dalam kebijakan pemerintah dengan tidak membedakan... ○ Persatuan dan kesatuan bangsa ○ Nilai sejarah dan moral ○ Ras, suku, agama, dan bahasa ○ Kebudayaan bangsa ○ Hakikat-hakikat bangsa Jawaban Ras, suku, agama, dan bahasa 3. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki landasan instrumental, yaitu... ○ Dasar negara ○ Pancasila ○ Bendera negara ○ Ideologi negara ○ Undang-undang Jawaban Bendera negara 4. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki landasan fundamental, yaitu... ○ Undang-undang ○ Identitas nasional ○ Pancasila ○ Lambang negara ○ Keputusan presiden Jawaban Pancasila 5. Dewasa ini bangsa indonesia memiliki usia yang jelas dalam melakukan reformasi dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis. Melalui dasar filosofi bangsa dan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika, yang terkandung dalam filosofi... ○ Pancasila ○ Undang-undang Dasar 1945 ○ Pembukaan UUD 1945 ○ NKRI ○ Bhineka Tunggal Ika Jawaban Pancasila 6. Hakikat identitas nasional indonesia adalah pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan dan berbangsa. Aktualisasi tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-undang 1945 alinea ke- ... ○ Pertama ○ Kedua ○ Ketiga ○ Keempat ○ Kelima Jawaban Keempat 7. Identitas nasional kita terdiri dari empat elemen yang biasa disebut konsensus nasional. Yang tidak termasuk Konsensus yang dimaksud adalah... ○ Pancasila ○ Undang-undang Dasar 1945 ○ Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ○ Pembukaan Undang-undang Dasar ○ Bhineka Tunggal Ika Jawaban Pembukaan Undang-undang Dasar 8. Sejarah jati diri bangsa indonesia merupakan perwujudan identitas nasional. Dibawah ini yang bukan bagian dari sejarah jati diri bangsa indonesia adalah... ○ Masa Kejayaan Nusantara ○ Perang Aceh ○ Sumpah pemuda 1928 ○ Perlawanan Pati Unus 1512-1513 ○ Perang Dunia II Jawaban Perang Dunia II 9. Robert de ventos mengemukakan teori tentang munculnya identias nasional suatu bangsa sebagai hasil iteraksi historis, yang tidak termasuk antara empat faktor adalah... ○ Faktor pendorong ○ Faktor primer ○ Faktor reaktif ○ Faktor subjektif ○ Faktor penarik Jawaban Faktor subjektif 10. Sumber identitas nasional BI dibawah ini, kecuali... ○ Dasar-dasar negara ○ Wilayah dan kondisi geografis ○ Ideologi dan agama ○ Politik Indonesia ○ Pancasila Jawaban Pancasila Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 3 1. Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah.. ○ Serikat ○ Kesatuan ○ Demokrasi ○ Republik ○ Monarki Jawaban Republik 2. Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam... ○ Sikap dan perilaku anggota masyarakat ○ Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ○ Peraturan perundang-undangan ○ Sistem sosial yang berbeda ○ Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Jawaban Peraturan perundang-undangan 3. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah... ○ Constitution ○ Constium ○ Constion ○ Constituin ○ Couscecoen Jawaban Constitution 4. Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara... ○ Pemberontakan ○ Perserikatan ○ Pemecahan ○ Perjanjian ○ Peleburan Jawaban Perjanjian 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari... ○ Supersemar 11 Maret 1966 ○ Pembukaan UUD 1945 alinea 1 ○ Pembukaan UUD 1945 alinea 4 ○ Dekrit Presiden ○ Batang Tubuh UUD 1945 Jawaban Pembukaan UUD 1945 alinea 4 6. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat... ○ Permanen ○ Umum ○ Rigid ○ Fleksibel ○ Tertulis Jawaban Umum 7. Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan pengertian... ○ Negara ○ Dasar negara ○ Konstitusi ○ Konvensi ○ Traktat Jawaban Dasar negara 8. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada... ○ Jabatan kepala negara ○ Sistem pemerintahan ○ Jumlah UUD yang dimiliki ○ Hak untuk mengatur daerahnya ○ Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat Jawaban Sistem pemerintahan 9. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah... ○ Pancasila ○ UUD ○ UU organik ○ Konvensi/kebiasaan ○ Peraturan perundang-undangan lainnya Jawaban UUD 10. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut... ○ Konstitusi ○ Yurispudensi ○ Hukum dasar ○ Konvensi ○ Trakta Jawaban Konvensi Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 4 1. Hakim dalam Mahkamah Internasional berjumlah... ○ 10 ○ 15 ○ 20 ○ 25 ○ 30 Jawaban 15 2. Berikut yang tidak termasuk sumber hukum internasional adalah... ○ Prinsip-prinsip hukum umum ○ Keputusan pengadilan ○ Traktat ○ Perjanjian internasional ○ Kebiasaan internasional Jawaban Traktat 3. Asas Hukum Internasional yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya disebut asas... ○ Kepentingan umum ○ Kebangsaan ○ Teritorial ○ Komunikasi ○ Proteksi Jawaban Teritorial 4. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat... ○ Teritorial ○ Kebangsaan ○ Kepentingan umum ○ Naturalis ○ Positivisme Jawaban Kepentingan umum 5. Lembaga yang berhak memutuskan sengketa internasional adalah... ○ Perjanjian internasional ○ Hukum internasional ○ Mahkamah internasional ○ Hukum internasional ○ Hubungan internasional Jawaban Mahkamah internasional 6. Berikut ini yang termasuk metode penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan, yaitu... ○ Intervensi ○ Negoisasi ○ Konsiliasi ○ Mediasi ○ Penyelidikan Jawaban Intervensi 7. Sumber hukum Internasional dapat dibedakan menjadi 2 sumber, yaitu... ○ Publik, private ○ Naturalis, positivism ○ Negara, tahta suci ○ Materil, formal ○ Negoisasi, mediasiasi Jawaban Materil, formal 8. Kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat, merupakan pengertian dari hukum... ○ Publik ○ Negara ○ Organisasi internasional ○ Perjanjian internasional ○ Individu Jawaban Publik 9. Subjek hukum internasional yang pertama kali dan utama adalah... ○ Negara ○ Vatikan ○ Palang Merah Internasional ○ Organisasi internasional ○ Individu Jawaban Negara 10. Asas hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya disebut asas... ○ Publik ○ Private ○ Teritorial ○ Kebangsaan ○ Kepentingan umum Jawaban Kebangsaan Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 5 1. Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik disebut... ○ Participation ○ Inklusivitas ○ Representasion ○ Transparancy ○ Black Campaign Jawaban Participation 2. Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama setelah kemunculan konsep... ○ Nation State ○ Country ○ Otoritatian ○ Monarki Absolut ○ Rezim Militer Jawaban Nation State 3. Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi apabila dalam menjalankan... ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin tidak demokratis negara tersebut ○ Semakin sedikit prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut ○ Semakin sedikit prinsip dijalankan maka semakin maju negara tersebut ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin tidak maju negara tersebut Jawaban Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut 4. Siapakah yang berbicara tentang Hak hidup Life, Hak Kebebasan Liberty dan Hak Milik Property ... ○ Plato ○ Socrates ○ John Lock ○ Roosevelt ○ Max Scheler Jawaban John Lock 5. Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 tiga makna demokrasi, salah satunya adalah... ○ Demokrasi bukan sebagai sistem politik ○ Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ○ Demokrasi bukan sebagai sikap hidup ○ Demokrasi bukan sebagai bentuk pemerintahan ○ Demokrasi sebagai ideologi negara Jawaban Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan 6. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, yang tidak termasuk seperti... ○ Otoritatian ○ Monarki absolut ○ Rezim militer ○ Kediktatoran ○ Monarki Jawaban Monarki 7. Sebutkan salah satu yang bukan prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah... ○ Pemerintahan konstitusional ○ Pemerintahan berdasarkan hukum ○ Pemerintahan dengan pembagian kekuasaan ○ Pemerintahan yang absolut ○ Pemilihan umum yang bebas Jawaban Pemerintahan yang absolut 8. Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai... ○ Tujuan bernegara ○ Sasaran negara ○ Kehidupan bernegara ○ Masyarakat madani ○ Politik dalam negeri Jawaban Tujuan bernegara 9. Apabila pemilihan umum di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, maka Pancasila telah berfungsi sebagai... ○ Dasar berdirinya dan tegaknya negara ○ Dasar kegiatan penyelenggara negara ○ Dasar partisipasi warga negara ○ Dasar dan sumber hukum nasional ○ Dasar pemberian otonomi daerah Jawaban Dasar kegiatan penyelenggara negara 10. Istilah demokrasi democracy berasal dari penggalam kata bahasa Yunani, yakni... ○ Demous dan Kretain ○ Demos dan Kratos/cratein ○ Dhemos dan Krotos ○ Democ dan Crasy ○ Demo dan Krasi Jawaban Demos dan Kratos/cratein Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI Pertemuan 6 1. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti... ○ Pancasila meg rupakan pandangan hidup bangsa berarti ○ Pancasila sebagai ajaran bangsa ○ Sebagai konsep dasar kehidupan yang ag -citakan suatu bangsa ○ Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan ○ Sebagai alat peraturan pemerintah Jawaban Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa 2. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... ○ Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu ○ Semua pihak mengetahui tugas masing-masing ○ Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat ○ Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu ○ Adanya biaya yang dapat digunakan Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 3. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun... ○ Kultur demokrasi ○ Individualisme ○ Kelompok ○ Kesejahteraan ○ Keamanan Jawaban Kultur demokrasi 4. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain... ○ Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia ○ Pembangunan nasional yang kurang merata ○ Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, serta agama ○ Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual ○ Tidak terjadinya kesalah pahaman antar individu Jawaban Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual 5. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi... ○ Prosedural ○ Keamanan ○ Hukum ○ Kesejahteraan ○ Politik Jawaban Prosedural 6. Pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat... ○ Manusia harus hidup teratur ○ Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak ○ Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat ○ Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat ○ Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang Jawaban Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat 7. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif berarti... ○ Berhak mengadakan hubungan dengan negara sedunia ○ Berusaha menyelesaikan permasalahan regional ○ Memiliki pengaruh di kawasan internasional ○ Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia ○ Berhak untuk menyelesaikan persoalan dunia Jawaban Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia 8. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus... ○ Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya ○ Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak ○ Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta ○ Dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab ○ Berdasarkan pelaksanaan dan kebijakan nasional Jawaban Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak 9. Hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks demokrasi pancasila... ○ Sedang dalam proses ○ Sebagai sumber informasi ○ Saat ini dipertahankan ○ Dilaksanakan secara konsekuen ○ Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen Jawaban Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen 10. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... ○ Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu ○ Semua pihak mengetahui tugas masing-masing ○ Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat ○ Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu ○ Adanya biaya yang dapat di gunakan Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI UTS UAS 1. Dewasa ini bangsa Indonesia memiliki usia yang jelas dalam melakukan reformasi dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis. Melalui dasar filosofi bangsa dan negara yaitu... ○ Pancasila ○ UUD 1945 ○ Pembukaan UUD 1945 ○ NKRI ○ Bhineka Tunggal Ika Jawaban Pancasila 2. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki landasan instrumental, yaitu... ○ Dasar negara ○ Pancasila ○ Bendera negara ○ Ideologi negara ○ Undang-undang Jawaban Bendera negara 3. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada... ○ Jabatan kepala negara ○ Sistem pemerintahan ○ Jumlah UUD yang dimiliki ○ Hak untuk mengatur daerahnya ○ Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat Jawaban Sistem pemerintahan 4. Hak identitas nasional Indonesia adalah pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan dan berbangsa. Aktualisasi tersebut terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke ... ○ Pertama ○ Kedua ○ Ketiga ○ Keempat ○ Kelima Jawaban Keempat 5. Subjek hukum internasional yang pertama kali dan utama adalah... ○ Negara ○ Vatikan ○ Palang merah indonesia ○ Organisasi internasional ○ Individu Jawaban Negara 6. Salah satu kontribusi ilmu politik terhadap pembelajaran PKn adalah kemampuan skill dalam... ○ Membuat kesimpulan ○ Membuat keputusan ○ Pemecahan masalah krusial ○ Menciptakan masalah aktual ○ Membuat saran Jawaban Membuat keputusan 7. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... ○ Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu ○ Semua pihak mengetahui tugas masing-masing ○ Terdapatnya pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat ○ Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu ○ Adanya biaya yang dapat digunakan Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 8. Identitas nasional kita terdiri dari empat elemen yang biasa disebut Konsensus Nasional. Yang tidak termasuk Konsensus yang dimaksud adalah... ○ Pancasila ○ UUD 1945 ○ NKRI ○ Pembukaan UUD ○ Bhineka Tunggal Ika Jawaban Pembukaan UUD 9. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti... ○ Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa ○ Pancasila sebagai ajaran ○ Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ○ Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan ○ Sebagai alat peraturan pemerintah Jawaban Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa 10. Dilihat dari asal-usulnya pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu politik terutama dari istilah... ○ Contemporary politic ○ Political democracy ○ Political party ○ Political organization ○ Political politic Jawaban Political democracy 11. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat... ○ Permanen ○ Umum ○ Rigid ○ Fleksibel ○ Tertulis Jawaban Umum 12. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah... ○ Pancasila ○ UUD ○ UU organik ○ Konvensi / kebiasaan ○ Peraturan perundang-undangan lainnya Jawaban UUD 13. Penyelenggaraan pembelajaran PKn di tiap satuan pendidikan formal merupakan dimensi PKn sebagai... ○ Program sosial kultural ○ Program kurikuler ○ Program akademik ○ Program pendidikan birokrat ○ Program struktural Jawaban Program kurikuler 14. Bentuk pemerintah NKRI adalah... ○ Serikat ○ Kesatuan ○ Demokrasi ○ Republik ○ Monarki Jawaban Republik 15. Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik, disebut... ○ Participation ○ Inklusivitas ○ Representation ○ Transparancy ○ Black Campaign Jawaban Participation 16. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain... ○ Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa indonesia ○ Pembangunan nasional yang kurang merata ○ Keanekarahaman suku bangsa, budaya, adat istiadat serta agama ○ Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan ○ Tidak terjadinya kesalahpahaman antar individu Jawaban Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan 17. Pandangan pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat adalah... ○ Manusia harus hidup secara teratur ○ Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak ○ Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat ○ Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat ○ Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang Jawaban Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat 18. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, yang tidak termasuk seperti... ○ Otoritatian ○ Monarki absolut ○ Rezim militer ○ Kediktatoran ○ Monarki Jawaban Monarki 19. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah... ○ Constitution ○ Constium ○ Constion ○ Constituin ○ Couscecoen Jawaban Constitution 20. Kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara merdeka dan berdaulat, merupakan pengertian dari hukum... ○ Publik ○ Negara ○ Organisasi internasional ○ Perjanjian internasional ○ Private Jawaban Publik 21. Istilah demokrasi democracy berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni... ○ Demous dan Kretain ○ Demos dan kratos / cratein ○ Dhemos dan Krotos ○ Demo dan Crasy ○ Demo dan Krasi Jawaban Demos dan kratos / cratein 22. Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi apabila dalam menjalankan... ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin tidak demokratis negara tersebut ○ Semakin sedikit prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut ○ Semakin sedikit prinsip dijalankan maka semakin maju negara tersebut ○ Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin tidak maju negara tersebut Jawaban Semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut 23. Ciri norma hukum yang membedakan dari norma lainnya adalah... ○ Mengatur perilaku ○ Mengaku untuk tidak melakukan ○ Sanksi tegas dan nyata ○ Menertibkan perilaku ○ Tidak memaksa Jawaban Sanksi tegas dan nyata 24. Asas hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya disebut asas... ○ Publik ○ Private ○ Teritorial ○ Kebangsaan ○ Kepentingan umum Jawaban Kebangsaan 25. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi... ○ Prosedural ○ Keamanan ○ Hukum ○ Kesejahteraan ○ Politik Jawaban Prosedural 26. Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai... ○ Tujuan bernegara ○ Sasaran bernegara ○ Kehidupan bernegara ○ Masyarakat madani ○ Politik dalam negeri Jawaban Tujuan bernegara 27. Tidak termasuk sumber identitas nasional bangsa indonesia di bawah ini... ○ Dasar-dasar negara ○ Wilayah dan kondisi geografis ○ Idiologi dan agama ○ Politik Indonesia ○ Indonesia raya Jawaban Indonesia Raya 28. Asas hukum internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya disebut asas... ○ Kepentingan umum ○ Kebangsaan ○ Teritorial ○ Komunikasi ○ Proteksi Jawaban Teritorial 29. Asas hukum internasional yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat... ○ Teritorial ○ Kebangsaan ○ Kepentingan umum ○ Naturalis ○ Positivisme Jawaban Kepentingan umum 30. Berikut ini adalah termasuk contoh nilai etika dalam kehidupan sehari-hari, kecuali... ○ Mengendarai kendaraan disebelah kiri ○ Mengagumi keindahan bunga ○ Membayar pajak tepat waktu ○ Tidak melakukan perbuatan mencuri ○ Mengendarai sepeda ke tempat kerja Jawaban Mengagumi keindahan bunga itulah Kunci Jawaban Elearning Kewarganegaraan - Pkn BSI
. 256 93 465 469 176 348 215 279

timbulnya nkri dalam prakteknya terjadi dengan cara